Forum Hak Asasi Manusia (HAM) Beijing ke-2 yang diselenggarakan oleh Institut HAM Tiongkok dibuka di Beijing kemarin (2/11) dengan tema: Pembangunan Harmonis dan Hak Asasi Manusia. Para pakar HAM Tiongkok dan luar negeri menyatakan, melalui penjajakan selama bertahun-tahun, Tiongkok selangkah demi selangkah telah membentuk jaminan HAM "model Tiongkok" yang beradaptasi dengan tradisi budayanya dan sesuai dengan konsep pembangunan harmonis. Perkembangan model itu akan membantu penyempurnaan sistem jaminan HAM global.

Direktur Institut HAM Tiongkok Luo Haocai dalam pidatonya di depan forum itu menyatakan, melalui penjajakan yang aktif, Tiongkok telah memiliki model jaminan HAM yang sesuai dengan tradisi budaya dan konsep pembangunannya. Dikatakan oleh Luo Haocai:"Penelitian teoretis dan pengalaman praktek jaminan HAM menunjukkan, keanekaragaman budaya dan perbedaan kondisi negara menentukan ketidakseragaman model jaminan HAM. Melalui penjajakan aktif selama bertahun-tahun, selangkah demi selangkah terbentuk jaminan HAM 'model Tiongkok' yang beradaptasi dengan tradisi budaya Tiongkok, sesuai dengan realita pembangunan masyarakat harmonis, dan dapat secara maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat luas."

Dikatakan oleh Luo Haocai, jaminan HAM model Tiongkok menaruh perhatian pada promosi secara seimbang perkembangan harmonis hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik, mendorong perkembangan seimbang hak asasi pribadi dan hak asasi kolektif, dengan sungguh-sungguh menempatkan jaminan hak kelangsungan hidup dan hak perkembangan rakyat pada posisi terpenting dalam jaminan HAM. Model tersebut menjamin hak seluruh anggota masyarakat untuk ikut berperan dan mencapai perkembangan secara setara sesuai dengan hukum yang berlaku di atas dasar mendorong perkembangan ekonomi dan sosial dengan baik dan cepat.

Pakar HAM dari Prancis, Pierre Picquat, menyatakan setuju atas pandangan Luo Haocai itu. Ia mengatakan, sebagai negara berkembang yang memiliki 20 persen populasi dunia, Tiongkok telah mendemonstrasikan kepada rakyat negerinya dan negara-negara lain suatu model pembangunan HAM yang baru sama sekali. Tiongkok menjadikan pembangunan harmonis sebagai tugas terpenting, menetapkan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan kondisi negerinya dengan mencapai prestasi yang luar biasa dalam puluhan tahun lalu. Prestasi tersebut adalah dasar untuk menjamin rakyat Tiongkok memiliki sepenuhnya hak asasi manusia.

Sejak tahun yang lalu, Tiongkok mengembangkan sepenuhnya keunggulan "model Tiongkok" dalam jaminan HAM, sementara mengatasi krisis keuangan, dengan efektif telah menjaga dan menjamin berbagai hak rakyat. Sehubungan dengan itu, Kepala Kantor Penerangan Dewan Negara, Wang Chen, mengatakan:"Menghadapi pukulan serius krisis keuangan internasional, pemerintah Tiongkok meletakkan fokus upaya penanggulangan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan vital massa rakyat sperti penempatan kerja, layanan medis, pendidikan, peningkatan penghasilan petani dan jaminan sosial. Sebagai hasilnya, ekonomi berkembang secara mantap dan relatif cepat, dan dengan sungguh-sungguh telah menjaga dan menjamin berbagai hak rakyat."

Profesor Harro Von Senger dari Institut Hukum Perbandingan Swiss dalam wawancaranya menyatakan, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Tiongkok untuk menjamin HAM dalam krisis keuangan adalah praktek sukses jaminan HAM "model Tiongkok", dan bukti model tersebut membantu penyempurnaan sistem jaminan HAM global. Profesor Harro mengatakan:"Tiongkok telah mengambil peran positif dan konstruktif dalam sejumlah resolusi yang dibahas dan diluluskan Komisi HAM PBB yang berbasis di Jenewa. Misalnya mengenai hak pembangunan, Tiongkok sebagai wakil negara-negara berkembang menyatakan perlunya menghormati hak pembangunan negara-negara berkembang. Pendirian Tiongkok itu kini sudah diterima secara merata oleh negara-negara Barat. Ini merupakan tambahan yang sangat bermanfaat bagi konsep HAM negara-negara Barat."

Forum HAM selama dua hari di Beijing ini dihadiri hampir seratus pejabat senior dan pakar HAM dari 26 negara dengan membahas masalah-masalah "Jaminan HAM Di Bawah Latar Krisis Keuangan Internasional", "Pembangunan dan Jaminan HAM Yang Berorientasi Manusia", serta "Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan HAM". (CRI)